https://kaldenkirchen.info/https://kaldenkirchen.info/https://esbh.pekalongankab.go.id/mapping/storage/framework/https://pbperancis.unima.ac.id/vendor/toto/https://prokompim.indramayukab.go.id/thai/https://prokompim.indramayukab.go.id/.tmb/https://prokompim.indramayukab.go.id/wp-content/pages/https://prokompim.indramayukab.go.id/wp-content/serf/https://iccic.ticaret.edu.tr/
Dasar Hukum

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 27Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
  9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor  102. Tahun 2017 tentang Pembentukan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

TOP